Pendidikan Gratis Sulit Diwujudkan

Depok ---  Penggunaan istilah pendidikan gratis tidak tepat digunakan dalam konteks pendidikan yang sebenarnya. “Pasalnya, pendidikan mengandung makna yang luas dan terjadi di berbagai ruang dan waktu, sehingga tidak mungkin gratis. Semua pendidikan tersebut membutuhkan biaya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Papua James Modouw, dalam jumpa pers di sela-sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012 di Bojongsari, Depok, pada Selasa (28/02) siang.

James mengatakan, filosofi pendidikan terjadi dalam tiga ruang. Pertama,  pendidikan formal yang diterima di sekolah. Kedua pendidikan nonformal melalui lembaga-lembaga pelatihan yang memberikan sertifikasi kepada pesertanya. Ketiga adalah pendidikan informal dengan peranan keluarga, masyarakat, lembaga adat, pemerintahan, dan media. Atas dasar filosofi tersebut, pendidikan gratis bukan kebijakan dan istilah yang tepat untuk digunakan. “Kalau ingin pendidikan gratis, berarti biaya pendidikan informal dalam keluarga, juga harus dibebankan kepada pemerintah," ujar James.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pernah mengatakan hal serupa. Menteri Nuh mengatakan, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. "Urusan pendidikan ini sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh kementerian saja, butuh bantuan pihak lain," ujarnya.

Karena itu, tutur James Modouw, istilah yang tepat adalah sekolah gratis, bukan pendidikan gratis. Namun untuk mewujudkan sekolah gratis ini juga tidak mudah. Bahkan tidak ada sekolah yang benar-benar gratis karena di dalamnya terdapat biaya personal.

Untuk meringankan biaya sekolah bagi masyarakat, Kemdikbud memberlakukan wajib belajar sembilan tahun. Dalam pendidikan dasar (SD dan SMP), biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Kemdikbud juga memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional sekolah.

Sementara komponen biaya lainnya yaitu biaya personal, tetap diusahakan sendiri oleh peserta didik atau orang tuanya. "Namun untuk BOS 2012 ini, sudah merambah ke biaya personal sedikit-sedikit," kata Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud, Suyanto, saat menambahkan penjelasan James tentang sekolah gratis di kesempatan yang sama.

Biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pribadi peserta didik, misalnya pembelian seragam, pembelian alat tulis, biaya transportasi sehari-hari, atau uang saku bagi peserta didik. Bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, bisa menggunakan biaya personal dari sebagian dana BOS. Namun jika masih kurang, Kemdikbud memiliki program bantuan siswa miskin (BSM).

Setelah program wajib belajar sembilan tahun dijalankan, tahun ini Kemdikbud memulai rintisan pendidikan menengah universal. Dalam pendidikan ini, biaya investasi dan operasional sekolah dari SD, SMP, hingga SMA/SMK (sekolah 12 tahun) ditanggung pemerintah. Diharapkan, program-program tersebut bisa membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, meski tidak ada sekolah yang gratis secara penuh. (DM) 

Sumber : http://www.kemdiknas.go.id/laman/berita/269

Desakralisasi Teknologi

Posted Thu, 02/23/2012 - 08:50 by sidiknas

Isi: 

Oleh: Ibnu Hamad
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud

Masih ingat mobil ESEMKA? Tentu saja. Kehadirannya telah menarik perhatian berbagai pihak. Bukan hanya hanya di dalam negeri, tetapi juga menembus batas negara. Tidak percaya? Coba buka arsip-arsip di dunia dotcom. Beberapa fakta berikut akan Anda temukan.

Vivanews memberitakan (Rabu 11 Januari 2012), Duta Besar AS melalui email mengundang SMK Negeri 2 Surakarta, untuk hadir dalam acara pertemuan asosiasi kewirausahaan Amerika di Kedutaan Besar AS, Jakarta. Tetapi, menurut Dwi Budhi Martono, salah seorang guru di SMK ini, mereka tidak dapat datang pada tanggal saat acara dilaksanakan 10 Januari 2012 karena pada yang saat bersamaan ada kegiatan mobil Esemka.

Masih dari SMK 2 Surakarta. Humas SMK 2 Surakarta, Kasmadi, mengakui sejak berita keberhasilan siswa SMK Solo muncul, wartawan Malaysia dan Australia mewawancararinya. Bahkan jaringan Aljazeera, kata Kasmadi, mewawancarai warga masyarakat yang ingin membeli mobil Esemka (Vivanews, 12 Januari 2012).

Dari Solo juga diberitakan, Duta Besar Jerman, Norbet Baas mengunjungi pabrik mobil Esemka di Solo Tekno Park (STP) pada tanggal 28 Januari 2012. Diberitakan, sebelumnya sang Dubes mengakui telah banyak mengetahui Esemka melalui pemberitaan di media massa maupun laporan dari stafnya, namun ingin melihatnya di lapangan (Kompas.com, 29 Januari 2012).

Penulis selaku pengelola Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud punya pengalaman diwawancarai wartawati NHK Jepang dari Tokyo. Wartawati, yang alumni Unpad Bandung ini, mewawancarai saya seputar pengembangan SMK di Indonesia, termasuk perbandingannya dengan SMA. Saya menduga kuat, wawancara ini dilakukan atas perintah redakturnya di NHK guna memenuhi keingin-tahuan warga Jepang, dan karenanya wawancara tersebut akan disiarkan – tentu saja kalau memang disiarkan— dalam bahasa Jepang.

Ancaman untuk Negara Maju?

Dengan fakta-fakta di atas, tak berlebihan jika dikatakan bahwa negara-negara kampium teknologi itu berkepentingan dengan SMK. Pertanyaannya, apakah negara-negara penguasa teknologi itu benar-benar tertarik? Apakah sekadar basa-basi diplomatik para duta besar dan kepentingan berita dari medianya?

Perlu disadari bahwa negara-negara maju secara teknologi itu cenderung berpikir jauh dan untuk jangka panjang. Mereka berpikir bahwa kemampuan siswa-siswa SMK itu merupakan bibit kemajuan yang jika dipelihara dan dipupuk dengan baik akan menjadi kekuatan yang dahsyat.

Mereka tidak mengabaikan begitu saja kemampuan merakit mobil, laptop, pesawat, dan lain-lain teknologi dari para siswa SMK. Setelah bisa merakit, akan dilanjutkan dengan kemampuan membuat komponen sendiri. Setelah itu bukan mustahil akan muncul ide untuk melakukan inovasi teknologi dalam berbagai bidang.

Mereka memandangnya sebagai ancaman? Besar kemungkinan, paling tidak secara ekonomi. Mereka sudah mafhum bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat potensial. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas, Indonesia merupakan pasar yang bagus untuk memasarkan produk-produk mereka sejak alat dapur hingga pesawat tempu, muali dari paku ukir hingga teknologi nuklir. Kalau bangsa Indonesia bisa memenuhi sendiri sebagian besar (semua) kebutuhan akan mobil, laptop, pesawat, dan lain sebagainya, tentu saja akan mengancam pasar mereka di dalam negeri Indonesia.

Lebih dari itu, secara geopolitik, jika Indonesia kuat secara teknologi maka akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di kawasan. Cobalah, pandang lagi peta Indonesia di kawasan ASEAN. Tampaklah di sana sebagian besar wilayah ASEAN adalah Indonesia. Karena itu, sekiranya Indonesia kuat dalam pembuatan mobil, motor, pesawat, kapal laut, teknologi informasi dan komunikasi, alat pertanian, mesin-mesin pabrik, dan beragam teknologi lainnya, maka akan menjadi kekuatan yang signifikan di wilayah ini, bahkan di kawasan Asia Pasifik.

Dalam kerangka ini pula, dapat dipahami suatu kenyataan: negara-negara maju terlanjur pelit dalam transfer teknologi. Jangankan teknologi yang superstrategis seperti teknologi nuklir, terknologi peralatan rumah tangga saja (: tv, kulkas, mesin cuci, rice cooker, dlsb) mereka sudah pelit.

Oleh sebab itulah, bagi negara maju yang menempatkan kebangkitan teknologi Indonesia sebagai ancaman, maka sejak awal mereka berkeinginan mengendalikan kemajuan SMK ini. Dengan mengawalnya sejak dini, mereka paling tidak menjadi tahu gerak-gerik kemajuan Indonesia dari waktu ke waktu. Lebih dari itu mereka ingin mempengaruhi, kalau tidak bisa mengontrolnya sama sekali, kemajuan Indonesia sesuai kehendak mereka.

Lain halnya dengan negara-negara yang menempatkan kebangkitan teknologi Indonesia sebagai peluang kerjasama, maka mereka akan mencari peluang untuk bermitra. Sekalipun, semangat yang satu ini masih sesuatu yang sering kita impikan, sekecil apapun peluangnya patut dicermati oleh para pihak yang terkait dengan pengelolaan SMK dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional kita.

Kunci Keberhasilan: Desakralisasi Teknologi

Tepatnya, apa yang dilakukan peserta didik dan tenaga kependidikan SMK-SMK sehingga bisa menarik publik termasuk negara asing? Apa rahasianya mereka mampu membuat mobil, kapal laut, pesawat terbang, laptop, alat pertanian, katering, kecantikan dan lain sebagainya? Apa yang mereka kerjakan?

Jawabnya, meminjam istilah Mendikbud, karena secara praktis mereka melakukan desakralisasi teknologi. Peserta didik dan tenaga kependidikan di SMK-SMK telah berhasil menempatkan teknologi sebagai barang yang tidak sakral lagi, melainkan menjadikan teknologi sebagi sesuatu yang dapat diakses, disentuh, dipelajari, diutak-atik, dan direplikasi, dan produksi.

Itulah kuncinya. Melalui desakralisasi ini, dapat dikatakan semua pihak yang terkait dengan SMK menjadikan teknologi sebagai sesuatu yang biasa, yang bisa dipelajari dan dikuasai. Mereka berhasil menciptkan budaya teknologi dengan cara membiasakan para siswa dan gurunya berinteraksi dengan teknologi.

Hal penting lain berkaitan dengan desakralisasi teknologi ini adalah berkurangnya (Insya Allah kedepan akan menghilangkan) anggapan seolah-olah teknologi hanya milik bangsa-bangsa maju, sedangkan bangsa yang berkembang hanya boleh mengekor saja. Selanjutnya, dari sana akan timbul pula semangat untuk berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain yang memacu kemajuan bangsanya.

Kabar gembiranya, terkait dengan desakralisasi teknologi melalui SMK ini sudah sejak beberapa tahun terkahir ini Kemdikbud terus menambah jumlah SMK. Pada tahun 2008/2009 jumlahnya adalah 7.592 sekolah; masih kalah jauh dari SMA yang berjumlah 10.762 sekolah. 

Sumber : http://kemdiknas.go.id/laman/desakralisasi_teknologi

Uji Kompetensi Dasar Guru Honorer Disiapkan

Depok --- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan uji kompetensi dasar bagi guru honorer. Uji kompetensi ini untuk menyeleksi guru honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). "Kalau formasi Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara yang menetapkan, kami diminta untuk lakukan seleksi kompetensi," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim, di Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bojongsari, Depok, Selasa (28/02).

Dari 650 ribu orang guru honorer yang ada di seluruh Indonesia saat ini, Musliar menyatakan, hanya 30 persen yang akan diangkat menjadi PNS. Selain alasan anggaran, pengangkatan guru honorer juga harus berdasarkan kompetensi. "Jangan sampai ketika diangkat, tapi kompetensinya tidak ada," tuturnya.

Guru honorer yang diangkat nanti tidak selalu akan ditempatkan di daerahnya. Penempatan akan disesuaikan dengan kebutuhan guru di suatu tempat. "Misalkan ada Guru A di daerah B yang sudah cukup gurunya, maka akan ditempatkan di daerah C yang kekurangan,"  ujar Musliar memaparkan.

Untuk mengatasi kekurangan guru saat ini, kata Musliar, pemerintah daerah bisa menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri yang telah ditandatangani tahun 2011 lalu dalam mendistribusi ulangguru. "Dalam SKB dinyatakan, sudah sepakat untuk melakukan distribusi ulang," ucapnya. (AR)

Sumber : http://www.kemdiknas.go.id/laman/berita/275

Mekanisme dan Kewenangan Administrator & Operator

Kemelut yang terjadi saat ini oleh seluruh Operator sekolah diseluruh Indonesia paska perubahan pengelolaan dari pengelola Dapodik lama ke PDSP, menyebabkan seluruh sekolah mengalami gangguan. Setelah menunggu kini ada pencerahan.

PDSP adalah Unit kerja di lingkungan Kemdikbud yang mempunyai tugas mengelola data pendidikan, baik di pusat sampai ke tingkat provinsi/kabupaten/kota. Untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan tenaga terampil seperti administrator dan operator. Administrator adalah pengelola Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di tingkat pusat dan daerah yang ditetapkan melalui SK dan bertanggungjawab terhadap keamanan data.

Administrator Pusat ditetapkan dengan SK dari Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

Administrator Provinsi ditetapkan dengan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Administrator Kabupaten/kota ditetapkan dengan SK dari Kepala Dinas Kabupaten dan Kota.

Administrator Dapodik di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, masing-masing 1 (satu) orang.

Operator adalah petugas pendataan yang diberi tanggungjawab dan wewenang untuk mengelola data tertentu, seperti input data, pemeliharaan data, backup data, mengunduh dan mengunggah data :

• Operator Pusat ditetapkan dengan SK dari Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
• Operator Provinsi ditetapkan dengan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
• Operator Kabupaten/kota ditetapkan dengan SK dari Kepala Dinas Kabupaten dan Kota.
• Operator sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.
• Operator Dapodik di Provinsi, Kabupaten dan Kota, maksimal 7 (tujuh) orang.
• Operator Dapodik di Sekolah, sebanyak 1 (satu) orang.

A. Kewenangan PDSP

1.    Memberikan akun dan sandi admin Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/kota

2.    Melakukan sosialisasi pemberian akun dan sandi admin Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/kota

3.    Menerima SK penunjukan Admin dan operator dari Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/kota

4.    Menyetujui dan mengaktifkan akun dan sandi admin Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/kota

B. Kewenangan Provinsi

1.    Berdasarkan butir A.2. menetapkan/menunjuk admin dan operator di Dinas Pendidikan Provinsi

2.    Menyusun SK admin dan operator Dinas Pendidikan Provinsi

3.    Mengirim SK admin dan operator Dinas Pendidikan Provinsi ke PDSP

4.    Mengaktifkan akun dan sandi admin Dinas Pendidikan Provinsi

5.    Berwenang merubah sandi admin Dinas Pendidikan Provinsi

6.    Admin provinsi berwenang memberikan akun dan sandi operator di Dinas Pendidikan Provinsi

7.    Setiap operator Dinas Pendidikan Provinsi dapat merubah sandi operator

8.    Admin berhak menata ulang/reset sandi operator Dinas Pendidikan Provinsi

C. Kewenangan Kabupaten / Kota

1.    Berdasarkan butir A.2. menetapkan/menunjuk admin dan operator di Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

2.    Menyusun SK admin dan operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

3.    Mengirim SK admin dan operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota ke PDSP

4.    Mengaktifkan akun dan sandi admin Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

5.    Admin berwenang merubah sandi admin Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

6.    Admin Dinas Pendidikan Kabupaten/kota berwenang memberikan akun dan sandi operator di Dinas Kabupaten/kota

7.    Setiap operator Dinas Kabupaten/kota dapat merubah sandi operator

8.     Admin berhak menata ulang/reset sandi operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

9.    Menerima SK operator sekolah

10. Menetapkan akun dan sandi operator sekolah

11. Admin Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinir operator Kabupaten/Kota dan sekolah

D. Kewenangan Sekolah

1.       Kepala sekolah menetapkan operator

2.       Membuat SK operator

3.       Mengirimkan SK operator ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

4.       Menggunakan akun dan sandi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

5.       Setiap operator sekolah dapat merubah sandi operator 

HINGGA SAAT INI BELUM ADA KONFIMASI TENTANG AKUN OPERATOR DAERAH KAB/KOTA dan SEKOLAH
Alhamdulillah semoga Pendidikan Di Negara Kita Tercinta ini Terus Maju dan Berdaya Saing.

Partikel Badai Matahari Capai Bumi

25 Januari, 2012 | Filed under: International | Posted by: Redaksi

Jakarta ( Berita ) :  Partikel energetik dari ledakan “flare” badai matahari pertama di tahun 2012 yang tergolong cukup kuat berskala M8-9 yang terjadi pada 23 Januari pukul 10.59 WIB, telah mencapai bumi pada Selasa 24 Januari malam waktu Indonesia.

“Dampaknya terhadap operasional satelit terasa hingga Rabu ini. Flare yang cukup kuat ini adalah pertama kali sejak Mei 2005 atau sejak tujuh tahun lalu,” kata Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Prof Dr Thomas Djaludin di Jakarta, Rabu [25/01].

Flare ini, menurut Profesor Riset Astronomi-Astrofisika itu, juga diikuti oleh “CME” (Coronal Mass Ejection), lontaran massa dari korona matahari, terutama proton dengan kecepatan tinggi, yakni sampai 1.400 km/detik atau kira-kira menjangkau jarak sepanjang Pulau Jawa hanya dalam waktu satu detik.

CME terdeteksi wahana pemantau matahari SOHO pada posisi antara bumi-matahari berjarak 1.500.000 km dari bumi (sekitar 4 kali jarak bumi-bulan), ujarnya.

Partikel bermuatan dari matahari itu tampak seperti hujan salju, yang berarti mengarah ke arah bumi dan disebut CME halo, karena tampak seperti melingkupi seluruh piringan matahari.

Badai matahari yang cukup kuat seperti ini berpotensi menggangu operasional satelit, seperti satelit komunikasi, paparnya.

Kalau itu terjadi dan tidak dapat diatasi oleh operator satelitnya, kemungkinan terjadi gangguan pada penggunaan telepon selular, siaran TV, komunikasi data perbankan, dan pengguna lainnya.  ”Tetapi biasanya para operator satelit sudah mengantisipasinya,” katanya.

Dampak lainnya adalah gangguan pada ionosfer yang akan mengganggu komunikasi radio HF/gelombang pendek yang biasa digunakan oleh komunikasi jarak jauh, termasuk oleh siaran radio luar negeri seperti BBC, VOA, atau ABC. “Navigasi berbasis satelit seperti GPS juga kemungkinan terganggu akurasinya, jadi jangan terlalu percaya pada posisi yang ditunjukkan GPS (frekuensi tunggal),” ucapnya.

Dikatakan Djamal, ledakan badai matahari kelas M sebenarnya tergolong kelas menengah, tetapi karena mendekati kelas ekstrem (kelas X), maka dampaknya akan cukup kuat kalau mengarah ke bumi.  ”Setelah hari ini, masih ada potensi badai yang lebih kuat lagi dalam tahun ini, karena sekarang ini memang sedang pada fase matahari aktif,” tuturnya. ( ant )

Berita SM3T

Laporan Investigasi Bagian I

02/03/2012

IKA DESYANA, Alumni Unesa Jurusan Matematika, Peserta Program SM3T di SMP Satu Atap Kakaha, Kec. Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur, NTT, sedang memberikan pelajaran matematika sambil menggendong bocah yang tidak lain adalah putra dari seorang guru di SMP itu.

SEJAK akhir tahun 2011 lalu, sekitar tiga ribu sarjana pendidikan, melalui Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (SM3T) telah diterjunkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajar di daerah 3T. Medan berat, terjal, serta tidak berlistrik adalah bagian yang dihadapi mereka. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merekrut 241 peserta yang ditempatkan di 21 Kecamatan dari 22 Kecamatan di Waingapu, Sumba Timur, NTT. Berikut tulisan Sukemi, yang diturunkan secara berseri setelah ikut dalam Monitoring dan Evaluasi bersama Unesa.
SEBANYAK 241 peserta Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (SM3T) yang dikoordinasikan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ditempatkan di 21 Kecamatan dari 22 Kecamatan di Waingapu, Sumba Timur, NTT.
Kehadiran 241 sarjana pendidikan itu bak pelita di tengah kegelapan. Mereka menjadi penerang sekaligus penyemangat baru, baik bagi siswa maupun guru yang sudah ada sebelumnya. Beberapa tokoh masyarakat pun menyambutnya dengan gembira.
Kesan ini begitu terlihat dari cara mereka menerima dan memperlakukan para guru itu. Menyiapkan rumah atau asrama untuk tinggal guru, mereka lakukan dengan senang. Bahkan mereka memberikan ternaknya hidup-hidup kepada para guru untuk dipotong dan dikonsumsi.
“Ini bagian dari penghormatan kami. Karena berbeda keyakinan, kami memberikannya hidup-hidup agar bisa disembelih sendiri dan halal untuk dimakan,” kata Camat Ngadu Ngala, Drs. Dominggus O. Kaborang.
Itupulalah yang diakui Nurmaslika, lulusan PGSD Unesa, yang mengajar di SD Masehi Mairunu, Kec. Ngadu Ngala. Ia kini sudah pandai menyembelih ayam. “Bagaimana tidak pandai, dalam sehari, untuk menggelar pesta menyambut kehadiran saya, saya diberi empat ekor ayam untuk disembelih, agar bisa dimakan bersama-sama. Awalnya takut juga, tapi sekarang sudah terbiasa,” kata Ika, panggilan akrab Nurmaslika, asal Tanggulangin, Sidoarjo.  
Meski berbeda keyakinan dengan para guru Program SM3T, pergaulan masyarakat di sana tidak terlihat canggung. Mereka justru sangat berterima kasih dengan telah ditempatkannya para guru SM3T di daerahnya. Bahkan mereka berharap program ini berkelanjutan dan tidak bersifat instan atau sementara.
“Kami menyambut baik dan program ini telah mengisi kekurangan guru yang ada di daerah kami. Karena itu kami berharap bisa berlanjut dan jika mereka hanya ditempatkan selama setahun, mohon jangan ditarik dulu sebelum ada penggantinya,” kata Dominggus.
Pernyataan Dominggus sebagai Camat di Ngadu Ngala, juga dikemukakan oleh Camat Karera, Umbu Ngadu Ndamu SH, M.Si, yang berharap segera bisa dibangun SMK Pertanian dan Kelautan di daerahnya.
Hal sama juga disampaikan oleh Kepala SMP Satu Atap Kakaha, Dominggus Ndamung Pinddu Jawa, yang di sekolahnya menerima empat guru Program SM3T, dua diantaranya dari Universitas Negeri Makassar.

Ia merasakan betapa gairah 207 siswanya meningkat tajam setelah kedatangan para guru SM3T. “Para siswa senang kedatangan guru SM3T, karena metode dan cara mengajarnya berbeda. Kami juga terbantu, karena selama ini kami tidak punya guru bidang studi IPA dan Matematika,” katanya.
‘Bukit Sinyal dan HP SM3T’
Bagimana peserta Program SM3T menjalin komunikasi di daerah terpencil itu? Untuk berkomunikasi baik dengan sesama peserta maupun keluarga di Pulau Jawa, di kalangan mereka dikenal dua istilah, “bukit sinyal” dan “HP SM3T”.
Dua istilah itu sangat populer diantara peserta SM3T, karena memang hanya pada dataran-dataran tinggi atau bukit tertentu saja handphone (HP) bisa mendapatkan sinyal. Selebihnya tidak bisa digunakan, kecuali untuk lampu penerangan atau senter.
Demikian juga dengan pesawat HP, hanya HP berfitur sederhana saja yang bisa dimanfaatkan di sana. Sehingga HP yang memiliki fitur lampu senter itulah yang disukai peserta SM3T, dan populerlah istilah “HP SM3T”, karena jika HP mereka tidak bisa digunakan untuk komunikasi, malam atau pagi buta, bisa dimanfaatkan untuk membantu penerangan, menuju sumber air yang relatif jauh dari rumah dengan kondisi jalan becek dan gelap, sambil sesekali melintas ajing atau babi milik penduduk.
Penggunan HP pun sangat terbatas jika sudah berada di “bukit sinyal”. HP tidak bisa dalam genggaman sebagaimana namanya, tapi harus dilepas dari gengaman tangan.
Itu sebabnya sebelum digunakan untuk berkomunikasi nomor HP yang akan dituju ditulis terlebih dahulu dan menggunakan fitur loudspeaker, ketika sinyal sudah “tertangkap” tekan fitur sambung, lalu berbicara. Demikian halnya jika mau mengirim pesan pendek (SMS), terlebih dahulu diketik pesannya, kemudian tulis nomor yang akan dituju, setelah sinyal “tertangkap” baru kemudian kirim.
“Kalau HP dalam gengaman kadang-kadang terputus pembicaraan, sehingga kami lebih suka meletakkannya di atas rumput, lalu berbicara dengan loudspeaker,” kata Dati Dwikurniati, asal Ponorogo, yang mengajar di SD Inpres Kakaha. (Bersambung)